SIDANG KELOMPOK TRANSPARANSI MASYARAKAT DESA RITEY VS HUKUM TUA DESA RITEY

22 Feb 2017.

Pukul 10.00 Wita Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara mengadakan sidang sengketa informasi dengan Majelis Komisioner : Drs. Philep M. Regar, MS; Anggota : Isman Monintan, SH, Raymond Pasla, S.Sos dan didampingi Panitera : Rovie D. Maramis, S.Sos.

 

Dengan Register No : 001/II/KIPSulut-PSI/2017 antara pemohon Kelompok Transparansi Masyarakat Desa Ritey dan Termohon Hukum Tua Desa Ritey di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Majelis Komisioiner (MK) memeriksa legal standing dari kedua belah pihak kemudian membacakan kronologi permohonan informasi :

  • Pada Tanggal 03 Januari 2017 Jes J. Lonteng sebagai Perwakilan dari Kelompok Transparansi Masyarakat Desa Ritey menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Hukum Tua Desa Ritey. Surat tersebut diterima oleh Sekretaris Desa Ritey pada tanggal 06 Januari 2017 tetapi surat tersebut tidak ditanggapi, kemudian menyusul Surat kedua pada tanggal 11 Januari 2017, yang diterima oleh Heri Rori selaku kepala jaga V Desa Ritey pada tanggal 16 Januari 2017. Namun surat tersebut tidak juga ditanggapi. Informasi yang diminta Pemohon yaitu:
  1. Rincian Anggaran Belanja Barang/Material misalnya aspal berupa drum, batu, dll
  2. Rincian Upah Tenaga Kerja misalnya upah Buruh, Mandor, dll C. Jumlah Anggaran masing-masing kegiatan/pekerjaan Data-data rincian tersebut dengan masing-masing lokasi kegiatan sbb :
  3. Data Dana Desa tahun anggaran 2015 dengan rincian kegiatan :

         1) Perluasan Jalan kebun dari kebun Bapak Aret Lonteng ke sungai Malulu  sampai diseberang sungai ;

         2) Perluasan jalan lingkar dari padang sampai di Lopana

         3) Perluasan jalan kebun dari jalan desa ke Maliku masuk dari Siwatu sampai di Koso Kowal;

         4) Betonisasi jalan di areal Pekuburan yaitu di kubur lama kurang lebih 35  M dari kubur baru kurang lebih 30 M;

         5) Pembuatan jalan setapak dari jaga 6 s/d jaga 7

    2. Data Dana Desa tahun anggaran 2016 dengan rincian kegiatan :

        1) Perluasan jalan kebun dari bagian Selatan sungai Sendowan ;

        2) Perluasan jalan kebun dari Palembean ke Rano-Malenos ;

        3) Pembuatan jembatan di jalan kebun di sungai Malulu ;

       4) Pengaspalan jalan kebun khusus tanjakan-tanjakan dari samping Gereja GMIM sampai di jembatan kebun Rano – Malenos;

   3) Dana ADD selama 4 tahun baik fisik maupun non fisik yang belum pernah disampaikan / dipublikasikan kepada masyarakat.

 

Sidang Kemudian dilanjutkan dengan Mediasi dan Mediator : Reidy Sumual, S.Sos, dengan hasil mediasi dinyatakan berhasil. Kemudian pada hari Rabu, 01 Maret 2017 sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright | Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara 2017